Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun tahun 1987

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1971 Tentang Pajak Radio

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Perubahan Keuda Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1971 Tentang Pajak Radio. Ketentuan dalam Pasal 1 seluruhnya diubah, semua kalimat "Dinas Penghasilan Daerah" diganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah, Pasal 3 diubah, Pasal 4 diubah seluruhnya, Pasal 7 ayat (2) diubah, Pasal 8 diubah, Pasal 9 ayat (1) kata-kata "biaya penagih, biaya pendapatan" dihapus, Pasal 9 ayat (2) kata-kata "Undang-Undang Peraturan Bea Meterai Tahun 1921" diubah dan harus dibaca "Undang-Undang tentang Bea Meterai", Pasal 10 dihapus, dan Pasal 11 diubah seluruhnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1971 Tentang Pajak Radio

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1987

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

20 Maret 1987

Tanggal Pengundangan

26 Januari 1988

Tanggal Berlaku

26 Januari 1988

Sumber

LD.1988/NOMOR.1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 1987 No 4_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1971 Tentang Pajak Radio

PAJAK - PAJAK RADIO
1987
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.1988/NOMOR.1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1971 Tentang Pajak Radio
ABSTRAK:	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1971 tentang Pajak Radio Jo. Nomor 7 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pajak Radio, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan; bahwa Pajak Radio merupakan salah satu sumber income daerah, oleh karena itu dalam rangka mengusahakan peningkatan pendapatan asli Daerah sendiri, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan tarip pajak; bahwa besarnya pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipandang masih layak dan tidak memberatkan wajib pajak; Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968; Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai Perubahan Keuda Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1971 Tentang Pajak Radio. Ketentuan dalam Pasal 1 seluruhnya diubah, semua kalimat "Dinas Penghasilan Daerah" diganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah, Pasal 3 diubah, Pasal 4 diubah seluruhnya, Pasal 7 ayat (2) diubah, Pasal 8 diubah, Pasal 9 ayat (1) kata-kata "biaya penagih, biaya pendapatan" dihapus, Pasal 9 ayat (2) kata-kata "Undang-Undang Peraturan Bea Meterai Tahun 1921" diubah dan harus dibaca "Undang-Undang tentang Bea Meterai", Pasal 10 dihapus, dan Pasal 11 diubah seluruhnya.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1988. Ketentuan dalam Pasal 1 seluruhnya diubah, semua kalimat "Dinas Penghasilan Daerah" diganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah, Pasal 3 diubah, Pasal 4 diubah seluruhnya, Pasal 7 ayat (2) diubah, Pasal 8 diubah, Pasal 9 ayat (1) kata-kata "biaya penagih, biaya pendapatan" dihapus, Pasal 9 ayat (2) kata-kata "Undang-Undang Peraturan Bea Meterai Tahun 1921" diubah dan harus dibaca "Undang-Undang tentang Bea Meterai", Pasal 10 dihapus, dan Pasal 11 diubah seluruhnya. 5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521