Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2023

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI (Kepala Satuan, Sekretariat (Subbagian Umum, Subbagian Program, Subbagian Keuangan), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan),Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, ( Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Kerjasama), Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) (Seksi Pelatihan Dasar,Seksi Teknik Fungsional) , Bidang Perlindungan Masyarakat (Seksi Satuan Linmas, Seksi Bina Potensi Masyarakat), Kelompok Jabatan Fungsional), TATA KERJA,KEPEGAWAIAN, KETENTUAN PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Simalungun

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pamatang Raya

Tanggal Penetapan

20 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

20 Februari 2023

Tanggal Berlaku

20 Februari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 568

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Simalungun

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 12 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 10 tahun 2023 simalungun.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kedudukan, - Susunan - Organisasi, - Tugas - dan - Fungsi - Serta - Tata - Kerja - Satuan - Polisi - Pamong - Praja
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 568
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:	a. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Simalungun telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah; b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan peraturan dimaksud dalarn huruf a dan untuk mewujudkan tata kelola pernerintahan yang efektif serta efisien guna meningkatkan kinerja pernerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dan reformasi birokrasi. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956,, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI (Kepala Satuan, Sekretariat (Subbagian Umum, Subbagian Program, Subbagian Keuangan), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan),Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, ( Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Kerjasama), Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) (Seksi Pelatihan Dasar,Seksi Teknik Fungsional) , Bidang Perlindungan Masyarakat (Seksi Satuan Linmas, Seksi Bina Potensi Masyarakat), Kelompok Jabatan Fungsional), TATA KERJA,KEPEGAWAIAN, KETENTUAN PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 30 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2023

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT