Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 1986

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Bea Ijin Perusahaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai bea ijin perusahaan. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) perkataan "dipungut satu tahun sekali" diubah dan dibaca "dipungut lima tahun sekali", Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah, Pasal 4 ayat (3) diubah, Pasal 4 ayat (4) huruf c diubah, Pasal 4 ayat (5) diubah, Pasal 4 ayat (6) diubah, dan Pasal 4 ayat (7) diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Bea Ijin Perusahaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1986

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

29 April 1986

Tanggal Pengundangan

20 November 1989

Tanggal Berlaku

20 November 1989

Sumber

LD.1989/NOMOR.14

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 14 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 1986 No 7_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Bea Ijin Perusahaan

pajak - bea ijin perusahaan
1986
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.1989/NOMOR.14
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Bea Ijin Perusahaan
ABSTRAK:	bahwa ketentuan tarip Bea Ijin Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian tarip dalam rangka usaha peningkatan pendapatan Daerah ; bahwa perubahan tarip yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, masih dipandang layak dan masih dalam batas kemampuan dari para pengusaha. Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonasi) Sttatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Sttasblad Nomor 14 dan 450 Tahun 1940; Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai bea ijin perusahaan. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) perkataan "dipungut satu tahun sekali" diubah dan dibaca "dipungut lima tahun sekali", Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah, Pasal 4 ayat (3) diubah, Pasal 4 ayat (4) huruf c diubah, Pasal 4 ayat (5) diubah, Pasal 4 ayat (6) diubah, dan Pasal 4 ayat (7) diubah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 1989. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) perkataan "dipungut satu tahun sekali" diubah dan dibaca "dipungut lima tahun sekali", Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah, Pasal 4 ayat (3) diubah, Pasal 4 ayat (4) huruf c diubah, Pasal 4 ayat (5) diubah, Pasal 4 ayat (6) diubah, dan Pasal 4 ayat (7) diubah. 5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521