Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003

Ijin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

materi pokok yang diatur dalam Perda ini ialah Setiap orang pribadi atau Sadan termasuk tnstansi Pemerintah yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki ljin Gangguan dan Kewajiban tersebut dikecualikan bagi kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau yang berlokasi di dalam Kawasan lndustri

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

29 Agustus 2003

Tanggal Pengundangan

01 September 2003

Tanggal Berlaku

01 September 2003

Sumber

LD.2003/NO.12

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2003 No 3_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ijin
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2003/NO.12
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ijin Gangguan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya ljin Gangguan perlu adanya pengkajian ulang terhadap aturan yang melandasi penyelenggaraan pelayanan ljin Gangguan ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian ljin Tempat Usaha yang telah mengalami dua kali perubahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu ditinjau kembali; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang ljin Gangguan ; dasar hukum Perda ini adalah Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998; Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor : 590 I MPP / Kep / 10 / Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 materi pokok yang diatur dalam Perda ini ialah Setiap orang pribadi atau Sadan termasuk tnstansi Pemerintah yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki ljin Gangguan dan Kewajiban tersebut dikecualikan bagi kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau yang berlokasi di dalam Kawasan lndustri
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003. 43 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521