Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 1985

Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan Lainnya yang Sah Dengan Surat Paksa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan Lainnya yang Sah Dengan Surat Paksa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan Lainnya yang Sah Dengan Surat Paksa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1985

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

14 Februari 1985

Tanggal Pengundangan

22 Februari 1986

Tanggal Berlaku

22 Februari 1986

Sumber

LD.1986/NOMOR.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 1985 No 8_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak - pajak daerah dan retribusi daerah
1985
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.1986/NOMOR.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan Lainnya yang Sah Dengan Surat Paksa
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada wajib bayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pungutan lainnya yang halal dan atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, perlu dilakukan penagihan dengan surat paksa; bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu memperlakukan secara mutatis mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-Undang tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959; Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 1964 Nomor 2/1964; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan Lainnya yang Sah Dengan Surat Paksa
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 1986. 4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521