Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2020

MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENYAMPAIAN SPM; PENERBITAN SP2D; PENYAMPAIAN SP2D PADA BANK PERSEPSI; KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pontianak

Tanggal Penetapan

20 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

20 Januari 2020

Tanggal Berlaku

20 Januari 2020

Sumber

BD.2020/NO.10, LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 51 HAL

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2020pergub010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Pergub No. 43 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat

MEKANISME SPM-sp2d atas beban apbd
2020
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 10, BD.2020/NO.10, LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 51 HAL
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2016 telah menetapkan mekanisme penyampaian Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENYAMPAIAN SPM; PENERBITAN SP2D; PENYAMPAIAN SP2D PADA BANK PERSEPSI; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 10 HALAMAN PERATURAN & 41 HALAMAN LAMPIRAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2020

MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT