Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004

Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Dan Atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Dan Atau Air Permukaan Tanah Dikabupaten Semarang

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Dan Atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

15 Juni 2004

Tanggal Pengundangan

22 Juli 2004

Tanggal Berlaku

22 Juli 2004

Sumber

LD.2004/NO.9

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 21 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2004 No 9_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ijin pengeboran air bawah tanah
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2004/NO.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Dan Atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah yang terus mengalami peningkatan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang tebih intensif agar tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap keberadaan air bawah tanah dan air permukaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentapg ljin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Dan Atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K / 10 / MEM / 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan / Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Dan Atau Air Permukaan Tanah Dikabupaten Semarang
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004. 20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521