Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 - 2038

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM; IZIN LOKASI PERAIRAN; IZIZN PENGELOLAAN PERAIRAN; FASILITASI IZIN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL; PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT; INSENTIF DAN DISINSENTIF; PENGGUNAAN HAK MASYARAKAT; PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA; PELAPORAN BERKALA OLEH PEMEGANG IZIN; MONITORING, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 - 2038
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat
Nomor
88
Bentuk
Peraturan Gubernur (Pergub)
Bentuk Singkat
Pergub
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Pontianak
Tanggal Penetapan
04 Mei 2020
Tanggal Pengundangan
04 Mei 2020
Tanggal Berlaku
04 Mei 2020
Sumber
BD.2020/NO.88, LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 115 HAL
Subjek
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Bidang
HUKUM UMUM
Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan