Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2024

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBINAAN BAB III PENGAWASAN BAB IV PELAPORAN BABV PEMBIAYAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

24 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

24 Januari 2024

Tanggal Berlaku

24 Januari 2024

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 2/E

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 108 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NO_2_TH_2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bumd
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 2/E
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:	a. b. c. bahwa untuk mendukung tenvujudnya tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik daerah; bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki badan usaha milik daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran, Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka U saha dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Penataran Artha Sejahtera; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan U saha Milik Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintab.an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 155); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha iviilik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 1 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 69); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Min.um Tirta Penataran Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 71); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBINAAN BAB III PENGAWASAN BAB IV PELAPORAN BABV PEMBIAYAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024. 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2024

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT