Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 36 Tahun 2023

Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Buton

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V PEMBIAYAAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Buton

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

30 Oktober 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 487

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 36 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pembentukan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 487
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Buton
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Buton Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Buton; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4660); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN /SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM. 200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124); 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 514); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168); 13. Peraturan Bupati Buton Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organiasasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 428); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V PEMBIAYAAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023. 10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 36 Tahun 2023

Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Buton

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT