Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 63 Tahun 2023

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta nama, batas dan pembagian wilayah dusun

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023, Nomor 63

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 63 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pembentukan-dusun
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023, Nomor 63
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun
ABSTRAK:	a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pen yelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 8 ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasa1 7 ayat ( 1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun dengan Peraturan Bupati; 1. Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6778) ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 1); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155). Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta nama, batas dan pembagian wilayah dusun
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 63 Tahun 2023

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT