Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 2 Tahun 2021

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur tentang jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan dan Badan koordinasi Penanaman Modal. Lampiran mengatur tentang SOP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

T.E.U.

Indonesia, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang

Nomor

Bentuk

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang

Bentuk Singkat

Perka BPKS

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sabang

Tanggal Penetapan

23 November 2021

Tanggal Pengundangan

23 November 2021

Tanggal Berlaku

23 November 2021

Sumber

bpks.go.d/jdih

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 76 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perka BPKS No. 2 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar-perizinan-nonperizinan-bpks
2021
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang NO. 2, bpks.go.d/jdih
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang TENTANG Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
ABSTRAK:	a. dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur secara maksimal pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, perlu menetapkan Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; b. dengan ditetapkannya Undang-Undang Hornor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hornor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan' Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Hornor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, menjadi dasar dan acuan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tentang Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang UU No. 37 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2006; UU no. 25 Tahun 2009; UU no. 1 Tahun 2020; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 105 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2021; Pp No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 10 tahun 2021; Permenpan RB No. 38 tahun 2011; Permenhub No. 3 Tahun 2013, Permendag No. 03/M-Dag/Per/1/2013; Permendag No. 24 Tahun 2021; Perka BKPM No. 4 Tahun 2021; Pergub Aceh No. 17 Tahun 2014; Kepgub Aceh No. 515/1408/2020 dan Perka BPKS No. 14 Tahun 2015 peraturan ini mengatur tentang jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan dan Badan koordinasi Penanaman Modal. Lampiran mengatur tentang SOP.
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021. 176 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 2 Tahun 2021

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT