Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 77 Tahun 2019

Kode Etik Personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN, BAB III PRINSIP PENGADAAN DAN KODE ETIK, BAB IV OBYEK KODE ETIK, BAB V KOMISI ETIK, BAB VI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, BAB VII TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR, BAB VIII PENEGAKAN SANKSI, BAB IX KEUANGAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2019

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 77

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - KODE ETIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 23 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 77 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

kode
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 77
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kode Etik Personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Muna yang efektif, efiesien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan kode etik dalam proses pengelolaan barang dan jasa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kode Etik Personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muna; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6); 12. Peraturan Bupati Muna Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 34); BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN, BAB III PRINSIP PENGADAAN DAN KODE ETIK, BAB IV OBYEK KODE ETIK, BAB V KOMISI ETIK, BAB VI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, BAB VII TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR, BAB VIII PENEGAKAN SANKSI, BAB IX KEUANGAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019. Peraturan Bupati Muna Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 77 Tahun 2019

Kode Etik Personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT