Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mencabut ketentuan yang mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

17 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

17 Oktober 2019

Sumber

BD.2019/NOMOR.55

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sukoharjo Tahun 2019 No 54_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat

perizinan
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2019/NOMOR.55
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat
ABSTRAK:	bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka kewenangan penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) menjadi kewenangan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission; bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan dalam rangka pelaksanaan standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Peraturan dan/ atau Keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur dan ketentuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangnnya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut; bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat; Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati ini mencabut ketentuan yang mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2019 3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT