Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024

Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi : a. pengelola keuangan daerah; b. APBD; c. penyusunan rancangan APBD; d. penetapan APBD; e. pelaksanaan dan penatausahaan; f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. kekayaan daerah dan utang daerah; j. badan layanan umum daerah; k. penyelesaian kerugian daerah; l. informasi keuangan daerah; dan m. pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Situbondo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Situbondo

Tanggal Penetapan

03 September 2024

Tanggal Pengundangan

03 September 2024

Tanggal Berlaku

03 September 2024

Sumber

LN Kab. Situbondo Tahun 2024 No. 3 /https://jdih.situbondokab.go.id

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Situbondo

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 51 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024perdasitubondo003.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan keuangan daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LN Kab. Situbondo Tahun 2024 No. 3 /https://jdih.situbondokab.go.id
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan; b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib oleh seluruh Perangkat Daerah, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok– pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf cdan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; UUD 1845; UU 12/1950; UU 23/2014; PP 12/2019; Permendagri 77/2020 Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi : a. pengelola keuangan daerah; b. APBD; c. penyusunan rancangan APBD; d. penetapan APBD; e. pelaksanaan dan penatausahaan; f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. kekayaan daerah dan utang daerah; j. badan layanan umum daerah; k. penyelesaian kerugian daerah; l. informasi keuangan daerah; dan m. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jumlah 157 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024

Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT