Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2023

Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tujuan ditempatkannya uang daerah pada bank umum dalam bentuk deposito adalah untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Labungkari

Tanggal Penetapan

14 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

14 Agustus 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 508

Subjek

PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 25 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERBANKAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 508
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 328 Ayat (1), pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2), dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat suku bunga tertentu; c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan ditempatkannya uang daerah pada bank umum dalam bentuk deposito adalah untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2023. Jumlah Halaman 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521