Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP BAB IV KLASIFIKASI, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PELAKSANA (TSP) BAB V PELAKSANAAN DAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VI PELAPORAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VII PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VIII FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB IX PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BAB X PENERIMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

29 November 2019

Tanggal Pengundangan

29 November 2019

Tanggal Berlaku

29 November 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 8

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 32 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 8 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tanggungjawab
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; b. bahwa perusahaan berperan dalam konstribusi untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. bahwa peran perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan harus dapat bersinergi dengan program pembangunan di daerah untuk memberikan kepastian hukum harus diatur dalam peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Tanggung jawab Sosial Perusahaan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP BAB IV KLASIFIKASI, HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PELAKSANA (TSP) BAB V PELAKSANAAN DAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VI PELAPORAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VII PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB VIII FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB IX PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN BAB X PENERIMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. 21 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2019

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT