Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2019

Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP BAB III OBYEK PERLINDUNGAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAB IX PENDAFTARAN BAB X DATA DAN INFORMASI BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

29 November 2019

Tanggal Pengundangan

29 November 2019

Tanggal Berlaku

29 November 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 5

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 41 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 5 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perlindungan
2019
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:	a. bahwa kebudayaa daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang tumbuhdan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila; b. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat di Kolaka Utara diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur; c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan,dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan adat dan budaya di Kolaka Utara maka perlu diadakan pengaturan tentang Perlindungan Adat dan Kebudayaan di Kolaka Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Kolaka Utara 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PRINSIP BAB III OBYEK PERLINDUNGAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAB IX PENDAFTARAN BAB X DATA DAN INFORMASI BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. 24 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2019

Perlindungan Budaya dan Adat Istiadat di Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT