Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan Pemberian Izin; 3. Lokasi Sarang Burung Walet dan Sejenisnya yang Dapat Diberikan Izin; 4. Lokasi Usaha Sarang Burung Walet dan Sejenisnya yang Tidak Dapat Diberikan Izin/Dilarang; 5. Ketentuan Pemberian Izin; 6. Ketentuan Bangunan untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 7. Masa Berlaku Izin; 8. Kewajiban Pemegang Izin; 9. Pembatalan dan Pencabutan Izin; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Sanksi Administrasi; 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

06 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2016

Tanggal Berlaku

06 Juni 2016

Sumber

BD 2016/17

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - SUMBER DAYA ALAM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 17 Tahun 2016 ttg Pedoman Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Burung - WALET - sarang - habitat alami - luar - pengelolaan - pengusahaan - pedoman
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2016/17
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami
ABSTRAK:	Aktivitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang di Kab. Kutai Barat dan ini merupakan diversifikasi usaha baru dalam pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat maka untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan penertiban. Guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung walet dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjaring semua aktivitas usaha masyarakat perlu diatur dalam Perbup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 51 Tahun 1993; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmendagri No. 71 Tahun 1999; Perda Kab. Kutai Barat No. 24 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 01 Tahun 2012; Perda Kab. Kutai Barat No. 32 Tahun 2005; Perda Kab. Kutai Barat No. 03 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 33 Tahun 2013 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan Pemberian Izin; 3. Lokasi Sarang Burung Walet dan Sejenisnya yang Dapat Diberikan Izin; 4. Lokasi Usaha Sarang Burung Walet dan Sejenisnya yang Tidak Dapat Diberikan Izin/Dilarang; 5. Ketentuan Pemberian Izin; 6. Ketentuan Bangunan untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 7. Masa Berlaku Izin; 8. Kewajiban Pemegang Izin; 9. Pembatalan dan Pencabutan Izin; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Sanksi Administrasi; 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016. 12 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT