Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016

Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Jenis Pelayanan; 4. Pendelegasian Kewenangan; 5. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; 6. Pertanggungjawaban; 7. Penarikan Kewenangan; 8. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan; 9. Pembiayaan PTSP; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

01 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

01 Juni 2016

Tanggal Berlaku

01 Juni 2016

Sumber

BD 16/2016

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 11 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 16 Tahun 2016 ttg Pendelegasian Bupati Ke BP2T.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEWENANGAN - BUPATI - kepala - badan - pelayanan - perizinan - terpadu - PENDELEGASIAN
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 16/2016
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:	Dalam upaya mengefektifkan sistem koordinasi serta pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelayanan penerbitan perizinan, Pemkab Kutai Barat memandang perlu melakukan perubahan kebijakan dengan melakukan revisi terhadap Perbup Kab. Kutai Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat. Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Perbup tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 52 Tahun 2011; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Barat No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 6 Tahun 2014. 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Jenis Pelayanan; 4. Pendelegasian Kewenangan; 5. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; 6. Pertanggungjawaban; 7. Penarikan Kewenangan; 8. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan; 9. Pembiayaan PTSP; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016

Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT