Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2016

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Peruntukan Pupuk Bersubsidi; 3. Alokasi Pupuk Bersubsidi; 4. Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi; 5. Pengawasan dan Pelaporan; 6. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

24 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

24 Mei 2016

Tanggal Berlaku

24 Mei 2016

Sumber

BD 2016/14

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PUPUK - BERSUBSIDI - sektor - pertanian - kebutuhan - harga - eceran - tertinggi
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD 2016/14
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi. Atas dasar hal-hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Perbup Kutai Barat. UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 46 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 15 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendag No. 21/M/DAG/Per/6/2008; Permentan No. 122/Permentan/SR.130/11/2013; Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007; Permenkeu No. 94/PMK.02/2011; Permendag No. 17/M-DAG/PER/6/2011; Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011; Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011; Kepmenperindag No. 634/MPP/9/2002; Kepmentan No. 669/Kpts/OT.160/5/2012; Pergub Kaltim No. 64 Tahun 2015; Kepgub Kaltim No. 521.34/K.573/2013; Perda Kab. Kutai Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2013 1. Ketentuan Umum; 2. Peruntukan Pupuk Bersubsidi; 3. Alokasi Pupuk Bersubsidi; 4. Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi; 5. Pengawasan dan Pelaporan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2016

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT