Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

materi pokok yang diatur dalam Perbup ini adalah tentang Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi disingkal (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah serta Pakaian Dinas Upacara Camat, Pakaian Dinas Harian Linmas disingkat PDH Linmas, Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDH Khusus, Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia serta Pakaian Tenun Tradisonal/ Batik/ Lurik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

10 Februari 2009

Tanggal Pengundangan

10 Februari 2009

Tanggal Berlaku

10 Februari 2009

Sumber

BD.2009/NO.5

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PAKAIAN DINAS

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 21 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sukoharjo Tahun 2009 No 5_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pakaian Dinas PNS
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD.2009/NO.5
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman bagi pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo: bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penggunaan pakaian dinas untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dasar hukum Perbup ini adalah Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahum 1972 materi pokok yang diatur dalam Perbup ini adalah tentang Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi disingkal (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah serta Pakaian Dinas Upacara Camat, Pakaian Dinas Harian Linmas disingkat PDH Linmas, Pakaian Dinas Harian Khusus disingkat PDH Khusus, Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia serta Pakaian Tenun Tradisonal/ Batik/ Lurik.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2009. 13 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT