Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan serta Prinsip-prinsip Pengelolaan ADK; 3. Ruang Lingkup Kegiatan Penggunaan ADK; 4. Susunan Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK dan Besaran Pengaturan Dana ADK; 5. Mekanisme Pencairan ADK; 6. Mekanisme dan Syarat Pencairan Dana ADK; 7. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan ADK serta Serah Terima Hasil Pekerjaan; 8. Sosialisasi, Monitoring, serta Evaluasi dan Pendampingan/Pengendalian; 9. Penghargaan dan Sanksi; 10. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

15 Maret 2016

Tanggal Pengundangan

15 Maret 2016

Tanggal Berlaku

15 Maret 2016

Sumber

BD 2016/7

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 11 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 7 Tahun 2016 ttg Pedoman Pengelolaan ADK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DANA - kAMPUNG - ALOKASI - PENGELOLAAN - pedoman
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BD 2016/7
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung
ABSTRAK:	Dalam rangka mendukung terwujudnya otonami kampung yang nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Kab. Kutai Barat perlu memberikan Alokasi Dana Kampung. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan tertib pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tentang pengelolaan alokasi dana kampung, sehingga Perbup Kutai Barat No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbup No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Perbup Kutai Barat tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung. UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 46 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No. 24 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 14 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kubar No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Barat No. 26 Tahun 2015; Perbup Kutai Barat No. 54 Tahun 2015; Perbup Kutai Barat No. 58 Tahun 2015. 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan serta Prinsip-prinsip Pengelolaan ADK; 3. Ruang Lingkup Kegiatan Penggunaan ADK; 4. Susunan Tim Pendamping dan Fasilitasi ADK dan Besaran Pengaturan Dana ADK; 5. Mekanisme Pencairan ADK; 6. Mekanisme dan Syarat Pencairan Dana ADK; 7. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan ADK serta Serah Terima Hasil Pekerjaan; 8. Sosialisasi, Monitoring, serta Evaluasi dan Pendampingan/Pengendalian; 9. Penghargaan dan Sanksi; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016. Perbup Kutai Barat No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung; serta Perbup Kutai Barat No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbup Kutai Barat No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 19 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT