Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2024

Kepemudaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB IV PERENCANAAN BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN BAB VI PRASARANA DAN SARANA BAB VII ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN BAB IX PENGHARGAAN BAB X KERJA SAMA DA KEMITRAAN BAB XI PENDANAAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kepemudaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

08 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

08 Juli 2024

Tanggal Berlaku

08 Juli 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Nomor 2

Subjek

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 135 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 2 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kepemudaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kepemudaan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional; b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 82 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB IV PERENCANAAN BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN BAB VI PRASARANA DAN SARANA BAB VII ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN BAB IX PENGHARGAAN BAB X KERJA SAMA DA KEMITRAAN BAB XI PENDANAAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024. 31 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2024

Kepemudaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT