Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB III : TATA CARA PELAKSANAAN PENINDAKAN PREVENTIF NON YUSTISIAL BAB IV : TATA CARA PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS BAB V : FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN BAB VI : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PENGHARGAAN BAB VII : PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS DI DAERAH BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX : PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

13 Februari 2023

Tanggal Pengundangan

13 Februari 2023

Tanggal Berlaku

13 Februari 2023

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 10

Subjek

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 10, BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 315); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB III : TATA CARA PELAKSANAAN PENINDAKAN PREVENTIF NON YUSTISIAL BAB IV : TATA CARA PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS BAB V : FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN BAB VI : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PENGHARGAAN BAB VII : PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS DI DAERAH BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX : PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023. 32

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT