Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB III : TATA CARA PELAKSANAAN PENINDAKAN PREVENTIF NON YUSTISIAL BAB IV : TATA CARA PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS BAB V : FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN BAB VI : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PENGHARGAAN BAB VII : PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS DI DAERAH BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX : PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor
10
Bentuk
Peraturan Gubernur (Pergub)
Bentuk Singkat
Pergub
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Makassar
Tanggal Penetapan
13 Februari 2023
Tanggal Pengundangan
13 Februari 2023
Tanggal Berlaku
13 Februari 2023
Sumber
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 10
Subjek
PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Bidang
HUKUM UMUM
Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan