Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2022

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup; Jenis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan; Penyelenggaraan, Penindakan dan Pelaporan; Pembiayaan; Tanggung Jawab dan Pengawasan; Penarikan Pelimpahan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasangkayu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

13 Juni 2022

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2022

Tanggal Berlaku

13 Juni 2022

Sumber

BD 2022 (10): 15 hlm

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Bidang

HUKUM TATA NEGARA

Halaman ini telah diakses 9 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Pasangkayu No. 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan

kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2022 (10): 15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
ABSTRAK:	Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntanbel. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan. Bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Keweangan Perizinan dan Non Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 138 Tahun 2017 Dalam Peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup; Jenis Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan; Penyelenggaraan, Penindakan dan Pelaporan; Pembiayaan; Tanggung Jawab dan Pengawasan; Penarikan Pelimpahan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2022

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT