Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Pemolisian Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Pemolisian Masyarakat. Pemolisian Masyarakat (community Policing) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kepolisian Negara RI

Nomor

Bentuk

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bentuk Singkat

Perpol

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

11 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2021

Tanggal Berlaku

12 Januari 2021

Sumber

BN 2021 (8) : 21 hlm.; www.peraturan.go.id

Subjek

KEPOLISIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kepolisian Negara RI

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 12 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perpolri Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Pemolisian - Masyarakat
2021
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 1, BN 2021 (8) : 21 hlm.; www.peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Pemolisian Masyarakat
ABSTRAK:	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga perlu diganti. UU Nomor 2 Tahun 2002 Peraturan ini mengatur mengenai Pemolisian Masyarakat. Pemolisian Masyarakat (community Policing) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
CATATAN:	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021. Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 21 hlm.