Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016

Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB Ill PELAKSANAAN HIBAH BANTUAN SOSIAL BAB IV TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MINIMUM BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENGHARGAAN BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

05 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

05 Desember 2016

Tanggal Berlaku

05 Desember 2016

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 200

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 3 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 32 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 32, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 200
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial
ABSTRAK:	a. bahwa pen ingkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan secara efektif bila pelaksanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha (perusahaan) serta masyarakat dapat berjalan sinergis; b. bahwa selain itu, sinergitas atau keselarahan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga diperlukan dalam rangka mengantisipasi timbulnya resiko sosial dan lingkungan sebagai dam pak dari aktifitas u saha; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata cara penyaluran hibah dan bantuan sosial. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 19); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 1 ndonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 103); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 18. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/ MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB Ill PELAKSANAAN HIBAH BANTUAN SOSIAL BAB IV TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MINIMUM BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENGHARGAAN BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016

Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT