Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH BAB Ill PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH BAB IV PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS BAB V PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAB VI AUTENTIKASI BAB VII ORGANISASI PROFESI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP KEARSIPAN DAERAH BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN TERHADAP PERPUSTAKAAN DAERAH BAB X STANDAR PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XI KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XII LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XIII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XIV JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XV TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI BAB XVI SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN BAB XVII PENDANAAN PERPUSTAKAAN BAB XVIII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PERPUSTAKAAN BAB XIX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXI LARANGAN BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

05 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

05 Desember 2016

Tanggal Berlaku

05 Desember 2016

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 190

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 24 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 22 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kearsipan dan Perpustakaan
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 190
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bah an pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempu nyai nilai dan arti penting dan strategis, dalam menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan, kemudahaan dalam akses layanan sebagai wahana pembelajaran masyarakat; b. bahwa dengan berlaku nya Undang-Undang Nomor 43 Tahu n 2009 ten tang Kearsipan maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di daerah dan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpu stakaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang lsinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533); 3. Undang-Undang Norn or 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 2008 tentang Keterbu kaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 ); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Doku menter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota (Lem bar an Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahu n 2014 Nomor 199); 22. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Tahun 2011 Nomor 694); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1282); 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desai Kelurahan; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH BAB Ill PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH BAB IV PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS BAB V PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAB VI AUTENTIKASI BAB VII ORGANISASI PROFESI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP KEARSIPAN DAERAH BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN TERHADAP PERPUSTAKAAN DAERAH BAB X STANDAR PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XI KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XII LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XIII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XIV JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN DAERAH BAB XV TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI BAB XVI SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN BAB XVII PENDANAAN PERPUSTAKAAN BAB XVIII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PERPUSTAKAAN BAB XIX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXI LARANGAN BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016. 48

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT