Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024

Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kualitas aset, PPKA dan CKPN, restrukturisasi kredit, properti terbengkalai, Agunan Yang Diambil Alih, hapus buku, kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

T.E.U.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Bentuk Singkat

Peraturan OJK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

10 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

11 Januari 2024

Tanggal Berlaku

11 Januari 2024

Sumber

BN.2024 (1)/83 hlm

Subjek

PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Otoritas Jasa Keuangan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 2 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

POJK 1 Tahun 2024 Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Perbankan-BPR
2024
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 1, BN.2024 (1)/83 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendukung industri bank perekonomian rakyat yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi, bank perekonomian rakyat dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset harus senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; c. bahwa sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan, bank perekonomian rakyat dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank perekonomian rakyat sesuai dengan standar akuntansi keuangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kualitas aset, PPKA dan CKPN, restrukturisasi kredit, properti terbengkalai, Agunan Yang Diambil Alih, hapus buku, kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2024. 1. Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 24 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521