Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 46 Tahun 2020

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN, BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN, BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN, BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN, BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN, BAB VII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN, BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN, BAB IX STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMINDAHTANGAN, BAB X STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN, BAB XI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN, BAB XII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN, BAB XIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINMN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB XIV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH NEGARA, BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

30 September 2020

Tanggal Pengundangan

30 September 2020

Tanggal Berlaku

30 September 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 46

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 2 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP No 46 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 46
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN, BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN, BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN, BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN, BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN, BAB VII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN, BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN, BAB IX STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMINDAHTANGAN, BAB X STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN, BAB XI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN, BAB XII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN, BAB XIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINMN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB XIV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH NEGARA, BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020. 48

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 46 Tahun 2020

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT