Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI DANA DESA BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAB V MEKNISME PERMINTAAN,PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN BAB IX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

30 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2017

Tanggal Berlaku

30 Maret 2017

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2017 NOMOR 276

Subjek

STANDAR/PEDOMAN - DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Dana Desa
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2017 NOMOR 276
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:	a. bahwa untuk lebih meningkatan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa perlu adanya dukungan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe; b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati Konawe; c. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 201 7 di proyeksikan sebesar 10 % (10 persen) dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017; 1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Uri.dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 ); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 TentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 TentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 15. Peraturan Menteri Dalam N egeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 201,4 tentang Pemilihan Kepala Desa; 17. Peraturan- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 33 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 201); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ALOKASI DANA DESA BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAB V MEKNISME PERMINTAAN,PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN BAB IX PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017. 27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT