Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2020

Pelayanan Perizinan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB Ill MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB IV MEKANISME KOORDINASI TIM TEKNIS PERANGKAT DAERAH, BAB V MODEL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, BAB VI PRINSIP PPTSP, BAB VII PENOLAKAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN IZIN, BAB VIII MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG, BAB IX PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB X FORMULIR, REKOMENDASI, FORMAT IZIN DAN PERSYARATAN IZIN, BAB XI SARANA DAN PRASARANA, BAB XII PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN, BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI, BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

21 September 2020

Tanggal Pengundangan

21 September 2020

Tanggal Berlaku

21 September 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 28

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP No 28 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelayanan
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pelayanan Perizinan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan serta pengaduan pelayanan perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal; 16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 17. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 ten tang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal; 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 27. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna (Betita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 26); 28. Peraturan Bupati Muna Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna (Serita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 38); BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB Ill MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB IV MEKANISME KOORDINASI TIM TEKNIS PERANGKAT DAERAH, BAB V MODEL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, BAB VI PRINSIP PPTSP, BAB VII PENOLAKAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN IZIN, BAB VIII MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG, BAB IX PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, BAB X FORMULIR, REKOMENDASI, FORMAT IZIN DAN PERSYARATAN IZIN, BAB XI SARANA DAN PRASARANA, BAB XII PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN, BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI, BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020. 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2020

Pelayanan Perizinan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT