Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2020

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III TATA NILAI PENGADAAN, BAB IV RUANG LINGKUP PENGADAAN, BAB V PARA PIHAK, BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN, BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN, BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN, BAB XI KEADAAN KAHAR, BAB XII PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN, BAB XIII SANKSI, BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN, BAB XV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA, BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

03 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

03 Maret 2020

Tanggal Berlaku

03 Maret 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 22

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 9 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP No 22 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA-CARA
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telab. ctiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubab.an atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1): BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III TATA NILAI PENGADAAN, BAB IV RUANG LINGKUP PENGADAAN, BAB V PARA PIHAK, BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN, BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN, BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN, BAB XI KEADAAN KAHAR, BAB XII PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN, BAB XIII SANKSI, BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN, BAB XV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA, BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020. 44

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2020

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT