Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 7 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; 3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; 4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; 5. Ketentuan Lain-lain; 6. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

31 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

31 Juli 2017

Tanggal Berlaku

31 Juli 2017

Sumber

LD 2017/95, TLD No. 42

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kukar 7-2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DPRD - PIMPINAN - anggota - HAK - KEUANGAN - aDMINISTRATIF
2017
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2017/95, TLD No. 42
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai demokratis dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah guna mewujudkan tujuan pembangunan secara optimal. Untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD serta untuk mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Perda No. 23 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu diatur dengan Perda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017 1. Ketentuan Umum; 2. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; 3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; 4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; 5. Ketentuan Lain-lain; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 17 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 7 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT