Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2006

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

materi pokok yang diatur dalam Pergub ini adalah tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang tertera dalam lampiran Pergub ini

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2006 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

17 Juli 2006

Tanggal Pengundangan

20 Juli 2006

Tanggal Berlaku

20 Juli 2006

Sumber

BD.2006/NO.64

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Jawa Tengah Tahun 2006 No 64_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tandar Operasional Prosedur
2006
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 64, BD.2006/NO.64
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:	bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dan telekomunikasi di Provinsi Jawa Tengah dapat l^erjalan efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan; pelayanan perhubungan dan telekomunikasi di Provinsi Jawa Tengah dapat Qerjalan efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat ber- dayaguna dan berhasilguna, maka pertu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Perhubungan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah; dasar hukum Pergub ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1996; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 52 Tahun 2000 tanggal 18 Juli 2000; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 53 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 32 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 52 Tahun 2004; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 73 Tahun 2004; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 112 Tahun 2003; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2005; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2005; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2005; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 materi pokok yang diatur dalam Pergub ini adalah tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang tertera dalam lampiran Pergub ini
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2006. 90 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521