Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2006

Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2006 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

106

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

13 Desember 2006

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2006

Tanggal Berlaku

14 Desember 2006

Sumber

BD.2006/NOMOR.106

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 12 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Jawa Tengah Tahun 2006 No 106_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar operasional
2006
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 106, BD.2006/NOMOR.106
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:	bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak sud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah; Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/ 2/2004. Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2006. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521