Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2020

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI, BAB III TAHAPAN PENERAPAN BLUD, BAB IV STRUKTUR ANGGARAN BLUD, BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD, BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD, BAB VII PENGELOLAAN BELANJA BLUD, BAB VIII PENGELOLAAN BARANG, BAB IX TARIF LAYANAN BLUD, BAB X PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD, BAB XI KERJA SAMA BLUD, BAB XII INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN, DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD, BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN, BAB XIV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB XVI PENCABUTAN PENERAPAN BLUD, BAB XVII KETENTUAN PENUTUP,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

03 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

03 Februari 2020

Tanggal Berlaku

03 Februari 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 10

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP No 10 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:	bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 · tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI, BAB III TAHAPAN PENERAPAN BLUD, BAB IV STRUKTUR ANGGARAN BLUD, BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD, BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD, BAB VII PENGELOLAAN BELANJA BLUD, BAB VIII PENGELOLAAN BARANG, BAB IX TARIF LAYANAN BLUD, BAB X PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD, BAB XI KERJA SAMA BLUD, BAB XII INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN, DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD, BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN, BAB XIV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB XVI PENCABUTAN PENERAPAN BLUD, BAB XVII KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020. 29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2020

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT