Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2020

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ASAS DAN TUJUAN, BAB III PRINSIP DAN STRATEGI, BAB IV HAK ANAK, BAB V PENYELENGGARAAN KLA, BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA, BAB VII KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA, BAB VIII SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAHANAK DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK, BAB IX PENDANAAN, BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

03 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

03 Februari 2020

Tanggal Berlaku

03 Februari 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 9

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 4 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP No 9 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyelenggaraan
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:	a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya; b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui Peraturan Perundang-undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, pogram, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna; c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Muna diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak; d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf, c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kabupaten Layak Anak; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak; BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ASAS DAN TUJUAN, BAB III PRINSIP DAN STRATEGI, BAB IV HAK ANAK, BAB V PENYELENGGARAAN KLA, BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA, BAB VII KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA, BAB VIII SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAHANAK DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK, BAB IX PENDANAAN, BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020. 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2020

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT