Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2020

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI BAB III RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BAB IV RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB VII PEMUNGUTAN BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

07 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2020

Tanggal Berlaku

07 Desember 2020

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI-JASA
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah/Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI BAB III RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BAB IV RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB VII PEMUNGUTAN BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2020

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT