Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III PERSYARATAN BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V PENANGGUHAN IZIN BAB VI PENCABUTAN IZIN BAB VII RAHABILITASI DAN RENOVASI BANGUNAN BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB XI PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XX KEBERATAN BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XXII KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XXIV KETENTUAN PIDANA, DENDA DAN PEMBONGKARAN BAB XXV PENYIDIKAN BAB XXVI PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

07 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2020

Tanggal Berlaku

07 Desember 2020

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 4 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRINUSI IMB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi-izin
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III PERSYARATAN BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V PENANGGUHAN IZIN BAB VI PENCABUTAN IZIN BAB VII RAHABILITASI DAN RENOVASI BANGUNAN BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB XI PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XX KEBERATAN BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XXII KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XXIV KETENTUAN PIDANA, DENDA DAN PEMBONGKARAN BAB XXV PENYIDIKAN BAB XXVI PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. 29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT