Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 50 Tahun 2013

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dan Camat Di Kabupaten Cilacap

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dan Camat Di Kabupaten Cilacap

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dan Camat Di Kabupaten Cilacap

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Cilacap

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Cilacap

Tanggal Penetapan

22 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2013

Tanggal Berlaku

22 Februari 2013

Sumber

BD.2013/NO.50

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Cilacap

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab Cilacap Tahun 2013 No 50_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pendelegasian Wewenang
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2013/NO.50
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dan Camat Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Camat; bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45.1 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepa1a Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Cilacap; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dan Camat Di Kabupaten Cilacap
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2013. 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 50 Tahun 2013

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Dan Camat Di Kabupaten Cilacap

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT