Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2023

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) bab dan 13 (tiga belas ) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Pengakuan Mha Dalam Pplh; Mekanisme Keutuhan Mha; Penyelesaian Sengketa; Penegakan Hukum Adat Terkait Pplh; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Riau

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pekanbaru

Tanggal Penetapan

30 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

30 Januari 2023

Tanggal Berlaku

30 Januari 2023

Sumber

BD. 2023/No. 9

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Riau

Bidang

HUKUM ADAT

Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

1699253080pergub-no-9-tahun-2023-salin.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Hukum-adat
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 9, BD. 2023/No. 9
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018. Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) bab dan 13 (tiga belas ) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Pengakuan Mha Dalam Pplh; Mekanisme Keutuhan Mha; Penyelesaian Sengketa; Penegakan Hukum Adat Terkait Pplh; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2023

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT