Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1992

Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih, Tempat Kedudukan, Tujuan Dan Lapangan Usaha, Modal, Kepengurusan, Pengawasan, Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah, Tarif, Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Tahun Buku Dan Anggaran Perusahaan Daerah, Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan Perusahaan Daerah Dan Laporan Perhitungan Tahunan, Penetapan Dan Penggunaan Laba, Kepegawaian, Pembubaran Dan Perubahan Status Perusahaan Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain – Lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1992

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

09 Juli 1992

Tanggal Pengundangan

06 Juni 1994

Tanggal Berlaku

06 Juni 1994

Sumber

LD.1994/NOMOR.6

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM TATA NEGARA

Halaman ini telah diakses 14 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Prov Jateng Tahun 1992 No 6_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pendirian perusahaan
1992
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.1994/NOMOR.6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:	bahwa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdapat beberapa sumber daya air yang setiap sumber daya air mempunyai potensi dan dapat dikelola serta dimanfaatkan lebih dari satu Daerah Tingkat II; bahwa sumber-sumber daya air tersebut huruf a merupakan potensi alam yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya, sehingga disamping dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih juga dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah; bahwa berhubung dengan itu, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah maka dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah. Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979; Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Dalam Negeri Nomor 690-1572; Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990; Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990; Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1980; Keputusan Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536 - 666; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1985; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1988. Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih, Tempat Kedudukan, Tujuan Dan Lapangan Usaha, Modal, Kepengurusan, Pengawasan, Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah, Tarif, Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Tahun Buku Dan Anggaran Perusahaan Daerah, Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan Perusahaan Daerah Dan Laporan Perhitungan Tahunan, Penetapan Dan Penggunaan Laba, Kepegawaian, Pembubaran Dan Perubahan Status Perusahaan Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain – Lain.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 1994. 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521