Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 02 Tahun 2017

Izin Membuka Tanah Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Subyek dan Obyek; 3. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh IMTN; 4. Kewenangan Pemberian IMTN; 5. Penolakan Permohonan Memperoleh IMTN; 6. Masa Berlaku dan Perpanjangan IMTN; 7. Hak dan Kewajiban; 8. Mutasi Tanah; 9. Penyelesaian Sengketa; 10. Pelaporan dan Pembuatan Risalah; 11. Sanksi; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

26 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

26 Juli 2017

Tanggal Berlaku

26 Juli 2017

Sumber

LD 2017/90

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kukar 2-2017 ttg Izin Membuka Tanah Negara.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tanah - membuka - izin
2017
Peraturan Daerah (Perda) NO. 02, LD 2017/90
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Izin Membuka Tanah Negara
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kegiatan pembukaan tanah negara telah berkembang dengan pesat seiring pertambahan jumlah penduduk dan bertambahnya kegiatan ekonomi berbasis lahan. Pembukaan lahan memerlukan pengendalian sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan iklim investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhitungkan keseimbangan penggunaan pendistribusian tanah dan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan membuka tanah negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kemampuan fisik dan tanah itu sendiri; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, perlu menetapkan Perda tentang Izin Membuka Tanah Negara. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 1. Ketentuan Umum; 2. Subyek dan Obyek; 3. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh IMTN; 4. Kewenangan Pemberian IMTN; 5. Penolakan Permohonan Memperoleh IMTN; 6. Masa Berlaku dan Perpanjangan IMTN; 7. Hak dan Kewajiban; 8. Mutasi Tanah; 9. Penyelesaian Sengketa; 10. Pelaporan dan Pembuatan Risalah; 11. Sanksi; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017. 18 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 02 Tahun 2017

Izin Membuka Tanah Negara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT