Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991

Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Uang Perangsang diberikan kepada lnstansi Pemungut setinggi-tingginya 5 % dari realisasi penerimaan retribusi Daerah yang dikelola oleh masing-masing Instansi Pemungut dan Uang Perangsang tersebutdibebankan pada Pasal I081 dari masing-masing Pos Anggaran/ Dinas Pemungut.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1991

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

05 Februari 1991

Tanggal Pengundangan

26 September 1991

Tanggal Berlaku

26 September 1991

Sumber

LD.1991/NO.39

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Prov Jateng Tahun 1991 No 1_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

uang perangsang
1991
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.1991/NO.39
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut
ABSTRAK:	bahwa Uang perangsang atas realisasi penerimaan retribusi daerah yang diatur dengan berbagai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, besar prosentasenya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kurang mencerminkan adanya kesamaan penataan dan perlakuan; bahwa Peraturan-peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang mengatur berbagai retribusi daerah, dalam upaya menggairahkan semangat kerja dan sekaligus sebagai motivasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, belum menggunakan istilah yang dibakukan sehingga tidak menciptakan adanya kesatuan pengertian dan memungkinkan terjadinya duplikasi pekerjaan; bahwa berhubung dengan itu dalam rangka keseragaman dan kesatuan pengertian serta guna menciptakan tertib administrasi dipandang perlu menetapkan pengaturan pemberian uang perangsang atas realisasi penerimaan retribusi daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. dasar hukum peraturan ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 Uang Perangsang diberikan kepada lnstansi Pemungut setinggi-tingginya 5 % dari realisasi penerimaan retribusi Daerah yang dikelola oleh masing-masing Instansi Pemungut dan Uang Perangsang tersebutdibebankan pada Pasal I081 dari masing-masing Pos Anggaran/ Dinas Pemungut.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1991. 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521