Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Daerah Tingkat I

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

materi pokok yang diatur dalam perda ini adalah tentang Urusan Yang diseraikan kepada daerah tingkat 2, Kepegawaian, Sumber Pembiayaan dan Kekayaan, Organisasi, serta Serah Terima sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Daerah Tingkat I

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1990

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

24 Maret 1990

Tanggal Pengundangan

24 Maret 1991

Tanggal Berlaku

24 Maret 1991

Sumber

LD.1991/NO.37

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Prov Jateng Tahun 1990 No 10_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyerahan urusan pemerintah
1990
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.1991/NO.37
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Daerah Tingkat I
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka untuk lebih melancarkan pelaksanaan pembangunan, utamanya dibidang pendidikan dan kebudayaan serta pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka Pemerimah Propinsl Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu menyerahkan sebagian urusan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Daerah Tingkat II; bahwa untuk maksud tersebut diaTas, maka dipandang perlu mengatur penyerahan sebagian urusan dimaksud dalam Peraturan Daerah. Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 materi pokok yang diatur dalam perda ini adalah tentang Urusan Yang diseraikan kepada daerah tingkat 2, Kepegawaian, Sumber Pembiayaan dan Kekayaan, Organisasi, serta Serah Terima sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 1991. 11 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521