Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004

Pengelolaan Barang Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi; perencanaan dan pengadaan; penyimpanan dan penyaluran; inventarisasi; pemeliharaan; pengamanan; pemanfaatan; perubahan status hukum; pengelolaan barang daerah yang dipisahkan; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang; sengketa barang daerah; serta sanksi administrasi pada pengelolaan barang daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

16 Agustus 2004

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2004

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2004

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 37 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2004PERDA17.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:	bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan Daerah dan Pelayanan masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan dalam rangka pengamanan Barang Daerah serta dengan dilikuidasinya perangkat vertikal menjadi perangkat Daerah membawa konsekuensi bertambahnya barang milik pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional, yaitu dengan menetapkan PERDA Dasar PERDA ini adalah UU No. 5 Th. 1960; UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 22 Th. 1999; UU No. 25 Th. 1999; UU No. 28 Th, 1999; UU No. 34 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; PP No. 46 Th. 1971; PP No. 40 Th. 1994; PP No. 24 Th. 1997; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 104 Th. 2000; PP No. 105 Th. 2000; PP No. 106 Th. 2000; PP No. 2 Th. 2001; PP No. 8 Th. 2003; Keppres No. 40 Th. 1974; Keppres No. 134 Th. 1974 stdd Keppres No. 81 Th. 1982; Keppres No. 42 Th. 2002; Keppres No. 80 Th. 2003; Perda No. 7 Th. 1974; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 8 Th. 2001. Memperhatikan Kepmendagri No. 152 Th. 2004; Kepmendagri No. 153 Th. 2004 PERDA ini mengatur mengenai kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi; perencanaan dan pengadaan; penyimpanan dan penyaluran; inventarisasi; pemeliharaan; pengamanan; pemanfaatan; perubahan status hukum; pengelolaan barang daerah yang dipisahkan; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang; sengketa barang daerah; serta sanksi administrasi pada pengelolaan barang daerah
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2004. 38 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521