Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983

Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Semantara Dan Pemberhentian Kepala Desa yang meliputi Rapat Lembaga Musyawarah Desa, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Hak Memilih dan Dipilih, Pencalonan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Pembentukan Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, Lowongan Kepala Desa, Tindakan dan Sanksi Administratif, Aturan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1983

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

27 September 1983

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 1984

Tanggal Berlaku

31 Agustus 1984

Sumber

LD.1984/NO.47

Subjek

PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Prov Jateng Tahun 1983 No 7_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1973 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN SEMANTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
1983
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.1984/NO.47
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu segera mengatur Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jo Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 maka pengaturan tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka di pandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1973 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhen tian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981; Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1981; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Semantara Dan Pemberhentian Kepala Desa yang meliputi Rapat Lembaga Musyawarah Desa, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Hak Memilih dan Dipilih, Pencalonan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Pembentukan Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, Lowongan Kepala Desa, Tindakan dan Sanksi Administratif, Aturan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1984. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1973 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut. 25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521