Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983

Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa yang meliputi Pembentukan, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Keanggotaan dan Kepengurusan, Hak Wewenang dan Kewajiban, Aturan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1983

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

01 Februari 1983

Tanggal Pengundangan

29 Desember 1983

Tanggal Berlaku

29 Desember 1983

Sumber

LD.1983/NO.119

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 14 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Prov Jateng Tahun 1983 No 3_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

pembentukan lembaga musyawarah desa
1983
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.1983/NO.119
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka pengingkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera mengatur Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa sebagai wadagh permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa; bahwa sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981, maka dipandang perlu menetapkan Pengaturan tersebut di atas dengan Peraturan Daerah; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang No. 5 Tahun 1974; Undang-Undang No. 10 Tahun 1950; Undang-Undang No. 5 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa yang meliputi Pembentukan, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Keanggotaan dan Kepengurusan, Hak Wewenang dan Kewajiban, Aturan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1983. 9 Halaman